PASIRPENGARAIAN – Paska pelantikan 16 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), Senin (4/11/2019), dimina 8 Pejabat Eselon II yang telah diambil sumpah jabatan oleh Bupati Rohul H Sukiman, untuk segera melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab).
“Kita harapkan 8 pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Rohul yang dilantik, dirotasi di OPD yang baru, segera laksanakan sertijab dengan pejabat lama. Dengan harapan, Senin (11/11/2019) mendatang, sudah selesai melaksanakan sertijab. Sehingga kepala OPD Rohul yang baru, dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya serta menyelesaikan kegiatan yang belum tuntas hingga akhir tahun,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul H Abdul Haris SSos MSi, Selasa (5/11/2019).
Sekda meminta kepada pejabat eselon II yang baru dilantik di OPD yang baru, dapat beradaptasi dan segera pahami tupoksi. Dia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, tetap mengedepankan profesionalitas, menjunjung tinggi Sumpah jabatan serta melakukan inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepan.
“Jabatan itu amanah dari Pimpinan yang harus dijaga dan dipelihara. Jadi kepada pejabat yang dipercaya oleh pimpinan dalam menduduki jabatan tertentu, untuk dapat profesionalitas dan integritas, loyalitas serta dalam bekerja mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang ada,” paparnya.
Sekda menambahkan, pejabat eselon II Rohul segera melaksanakan konsolidasi ditempat tugas yang baru. “Saya harapkan mulai hari ini (Selasa, red), bekerja dengan baik dan professional, tingkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Hariis mengakui, pelaksanaan kegiatan yang tertuang didalam APBD Perubahan tahun 2019 yang belum terlaksana atau sedang dalam pekerjaan, agar mendapat perhatian bagi kepala OPD yang baru, dalam menuntaskannya.
Mengingat waktu untuk pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2019, hanya hitungan bulan. Tentunya program kegiatan yang masih berjalan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
“Tidak saja merealisasikan serapan anggaran di OPD, tapi kegiatan yang masih tersisa atau sedang berjalan, harus dipastikan oleh pejabat yang baru untuk menuntaskan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
