JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC). Pemerintah juga berencana menerapkan Public Service Obligation (PSO) dalam operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dikutip dari CNBC pada Kamis (6/11/2025).
Diketahui, KCJB tidak mendapatkan subsidi PSO seperti moda transportasi lainnya.
“Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada sarana nya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan menyampaikan bahwa rencana ini masih dalam penyempurnaan. Namun, menurutnya pemerintah tetap akan menanggung biaya operasional kereta cepat tersebut, seperti yang diatur dalam Undang-Undang.
“Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” ujarnya.
Subsidi PSO merupakan bantuan yang diberikan pemerintah agar layanan publik bisa berjalan.
Biasanya dengan adanya subsidi ini, harga tiket yang dibayar oleh konsumen akan lebih terjangkau. Tulis (Mo).
