JAKARTA – Ahmad Sahroni yang awalnya menjabat sebagai pimpinan Komisi III DPR, kini tak lagi menjabat usai Fraksi Partai NasDem memberikan surat pemberhentian dengan nomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.
Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh ketua fraksi Nasdem, Viktor Bungtilu Laiskodat serta Sahroni.
Posisi Sahroni sebagai wakil Ketua Komisi III digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu yang merupakan anggota komisi IV DPR dan Sahroni menduduki posisi sebagai anggota Komisi I DPR. Dikutip dari detiknews pada Jum’at (29/8/2025)
Ahmad Sahroni juga sempat menjadi perhatian publik ketika berbicara tentang gaji serta tunjangan anggota DPR. Dia meminta agar masyarakat tidak hanya melihat angka yang dianggap fantastis.
“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuma kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak,” kata Sahroni.
Ia mengungkapkan bahwa anggota DPR akan mendistribusikan rezeki yang mereka miliki kepada masyarakat. Namun, menurutnya, setiap dari 580 anggota Dewan pasti memiliki cara sendiri dalam melakukan hal itu.
“Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya, ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu,” ungkap nya
“Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin-lah ceritanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing,” tambahnya.
Dia berpendapat bahwa tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI lebih efisien dibandingkan dengan rumah dinas yang mereka miliki sebelumnya. Sahroni mengatakan bahwa biaya pemeliharaan rumah dinas bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta.
“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu,” ujarnya.Tulis (Mo).
