Pemda dan Forkopimda Rohul Ikuti Rakor Bersama Gubri dan BNPB RI

PASIRPENGARAIAN – Mewakili Bupati Rokan Hulu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Muhammad Zaki S.STP M.Si ikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letnan jendral TNI Suharyanto, SSos, MM.
Kegiatan yang dipimpin oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si kali ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh pimpinan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.
Untuk Kabupaten Negeri Seribu Suluk sendiri, kegiatan Rakor diikuti juga oleh Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko, SH,MH, Asisten 2 Drs. Ibnu Ulya, M.Si, Danramil 02 Rambah, Kapolres, Kalaksa BPBD Rohul Julzandri Rosa, Kadis Peternakan dan Perkebunan CH Agung Nugroho, Sekretaris Diskominfo Zulfikri, S.Sos, M.Si, Sekretaris DLH Rohul Muzayyinul Arifin, ST, M.Si, serta Kabid Lalulintas dan angkutan Jalan Dishub Rohul Arie Gunadi, S.STP.
Berdasarkan data terkini, diketahui penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tahun 2023 sejak 1 Januari hingga 5 Juni 2023 ditemukan jumlah Hotspot sebanyak 657 titik, di mana terbesar berada di kota Dumai 228 titik, kabupaten Bengkalis 109 titik dan untuk luasan lahan terbakar di provinsi Riau berjumlah 473,58 hektar.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si mengatakan Provinsi Riau telah mengeluarkan status siaga darurat dimulai pada 13 Februari hingga 30 November 2023 berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor kpts. 191/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
“Teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan karhutla tahun 2023 untuk Provinsi Riau sudah dilakukan sebanyak tiga tahap mulai dari 19 April hingga 9 Juni 2023,” akui Gubernur dari balik layar.
Selain memberikan dukungan melalui udara, diakui Gubernur Syamsuar BNPB juga memberikan dukungan untuk operasi darat penanganan Karhutla Provinsi Riau seperti menyediakan pompa induk, pompa sedang, pompa cincin, APD dan lain-lainnya.
“Kita berharap pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah mengenai sistem penanggulangan Karhutla, mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten, mengalokasikan biaya yang memadai dalam APBD baik rutin/BTT serta memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan mewajibkan pelaku usaha kehutanan, pertanian memiliki SDM dan sarpras,” ujarnya.
Gubri Syamsuar juga mengakui, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Riau, yang mana sebaran gambut di Provinsi Riau merupakan terluas di pulau Sumatera mencapai sekitar 5.095 juta hektar atau sekitar 52 persen dari total lahan gambut di pulau Sumatera.
“Dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan tanah lahan melakukan upaya pembasahan  atau rewetting lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutla melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh satgas udara lanud roesmin noerjadin Pekanbaru,” pungkasnya.