PEKANBARU – Realisasi APBD Riau 2025 yang baru mencapai 65 persen hingga pertengahan Oktober menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah. Dengan fokus percepatan belanja, Riau berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat arus investasi strategis demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan hal ini dalam rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025).
Meski penyerapan anggaran masih terbatas, terutama karena sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran utang terkait proyek infrastruktur strategis, pemerintah daerah tetap fokus mendorong kemudahan investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menstabilkan ekonomi di tengah berbagai tantangan.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Trio Saputra, S.Psi., M.Si., Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik di Universitas Lancang Kuning, memberikan pandangan penting tentang percepatan realisasi APBD sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi daerah.
“Realisasi anggaran merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Fokus Pemprov Riau pada pembayaran utang memang tepat untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana percepatan belanja daerah dapat dilakukan secara efektif agar ekonomi lokal tetap hidup,” tutur Dr. Trio.
Ia menambahkan bahwa menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci utama kestabilan ekonomi. “Daya beli adalah cerminan langsung kesejahteraan warga. Jika kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik, pergerakan ekonomi pasti akan terdorong positif. Oleh sebab itu, kebijakan belanja daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini,” jelasnya.
Dr. Trio mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di sektor minyak dan gas, yang berhasil mempercepat proses perizinan dari tiga bulan menjadi hanya satu minggu. Selain itu, Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau serius menjaga kepastian kerja dan komunikasi yang baik dengan pekerja, terutama di masa ekonomi yang tidak menentu ini.
Sebagai bagian dari komunitas akademik yang peduli pada kemajuan daerah, Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning terus berkomitmen mendukung riset dan kajian kebijakan publik yang berdampak nyata bagi pembangunan Riau yang inklusif dan berkelanjutan.
