PASIRPENGARAIAN – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Indra Gunawan pimpin rapat koordinasi terkait Penetapan Daerah Tanggap Darurat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Senin (04/12).
Kegiatan rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rokan Hulu, Komplek Pemda Pasir Pengaraian tersebut turut dihadiri oleh Plt Kepala BPBD Rohul Zuljandri Rossa, Kepala BMKG Riau Ramlan, Kadis PUPR Rohul Anton ST MT, Kadishub Minarli Ismail, serta perwakilan dari OPD terkait.
Dalam arahannya, Wabup mengakui akan pentingnya soliditas dan koordinasi dalam penanganan bencana yang ada di Kabupaten yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk tersebut.
“Kami meminta kepada BPKAD untuk segera menyiapkan dana tanggap darurat yang telah dialokasikan dalam APBD-P 2023,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Rohul Zuljandri Rossa menjelaskan bahwa saat ini status Siaga Bencana Banjir telah ditetapkan untuk Kabupaten Rokan Hulu, dan Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Hidrometeorologi) menjadi Tanggap Darurat Bencana.
“Sebelum status Tanggap Darurat ini ditetapkan, kami ingin mendapatkan masukan dari OPD sesuai tugas fungsi masing-masing sebagai bahan BPBD Rohul menetapkan Status Tanggap Darurat,” ungkap Zuljandri.
Dia juga mengatakan, bahwa rekomendasi peningkatan status ini dilandaskan pada kondisi bencana yang telah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, terutama banjir di Kecamatan Bonai Darussalam dan kerusakan jembatan di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara akibat banjir.
Hasil rapat koordinasi akan diimplementasikan melalui penetapan SK status Tanggap Darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor yang akan segera ditandatangani oleh Bupati Rohul, memastikan langkah-langkah penanggulangan dapat diambil dalam waktu dekat.