Presiden Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029, Apa Peran Pendidikan Vokasi dalam Ambisi Besar ini ?

PEKANBARU – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Ambisi besar ini didukung oleh program hilirisasi terhadap 26 komoditas, mulai dari mineral seperti nikel hingga produk agrikultur seperti kelapa sawit dan rumput laut. Dengan potensi penerimaan hingga USD 618 miliar, hilirisasi menjadi agenda strategis yang memerlukan tenaga kerja terampil sebagai tulang punggungnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi muncul sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja berkualitas. Pendidikan vokasi dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengolahan hasil tambang hingga logistik rantai pasok.
Dr. Rizki Novendra, MMSI, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), menegaskan pentingnya peran pendidikan vokasi dalam mendukung hilirisasi.
“Pendidikan vokasi adalah pilar utama untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, inovasi kurikulum, dan kolaborasi dengan industri, pendidikan vokasi dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan global,” ujarnya.

Dr. Rizki juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat kapasitas guru dan fasilitas pendidikan vokasi.
“Investasi pada pelatihan guru dengan teknologi terkini, pembangunan laboratorium berbasis industri, dan penyediaan alat simulasi modern harus menjadi prioritas. Selain itu, sertifikasi berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar akan memastikan lulusan memiliki daya saing tinggi,” tambahnya.
Program pendidikan vokasi juga didorong untuk memasukkan pengembangan soft skill seperti komunikasi, problem-solving, dan manajemen proyek ke dalam kurikulum. Hal ini dianggap penting untuk membekali siswa dengan kemampuan tambahan yang diperlukan di dunia kerja modern.
Dalam strategi besar ini, pemerintah diharapkan memberikan dukungan penuh, baik melalui pendanaan fasilitas maupun kebijakan yang mendukung kemitraan antara institusi pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah konkret tersebut, pendidikan vokasi dapat menjadi motor penggerak untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, dan memastikan keberlanjutan program hilirisasi.
“Pendidikan vokasi tidak hanya menjawab kebutuhan industri, tetapi juga membangun masa depan bangsa yang mandiri dan berdaya saing,” tutup Dr. Rizki Novendra.