PASIRPENGARAIAN – Ratusan Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengikuti rapat koordinasi sekaligus sosialisasi terkait ketahanan pangan Nasional, Kamis (13/02).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Convention Hall Islamic Centre Pasir Pengaraian tersebut, dipimpin secara langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, S.IK, MH, didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, AKP Rejoice Benedicto Manalu, S.Tr.K, S.IK, Kabid Keuangan DPMPD Rokan Hulu, Herman, serta Kasi Propam Polres Rokan Hulu, AKP H. Panjaitan, SH.
Dalam kata sambutannya, Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono menekankan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang harus segera diimplementasikan di tingkat desa.
“Kita akan menyukseskan program ini dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Polri memiliki empat program ketahanan pangan yang harus didukung oleh semua pihak, terutama kepala desa sebagai ujung tombak di lapangan,” ujar Kapolres.
Empat program ketahanan pangan yang akan dijalankan Polri di Rokan Hulu meliputi, Pekarangan Pangan Bergizi, yang akan dikelola oleh Kasat Binmas. Pemanfaatan Lahan Produktif (Monokultur Dan Tumpangsari), dengan tanggung jawab Kabag Log dan Kasat Samapta. Pengawasan Distribusi, yang menjadi tugas Kasat Reskrim. Rekrutmen Bakomsus Polri, yang akan dikoordinasikan oleh Kabag SDM.
Guna mensukseskan kegiatan ini, Kapolres meminta kepada seluruh kepala desa untuk mendukung program ini dengan mengoptimalkan lahan desa untuk penanaman jagung. Ia menekankan pentingnya pendataan lahan yang bisa digunakan, dengan ketentuan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa dan bukan kawasan hutan.
“Program ini tidak akan berjalan jika kita bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, Polri, dan perusahaan untuk mencapai keberhasilan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas AKBP Budi.
Masih ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, AKP Rejoice Benedicto Manalu, memaparkan bahwa program ketahanan pangan memiliki target luas lahan yang harus dicapai sesuai arahan dari Kementerian Pertanian.
“Target lahan dari Kementan sebanyak 7.306,41 hektare, sementara data perusahaan menunjukkan total 177.205,98 hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan. Saat ini, kami sudah memiliki data monokultur sebanyak 3.544,12 hektare dan tumpangsari 12.404,42 hektare, dengan total 15.948,54 hektare,” jelas Kasat Reskrim.
Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi dan harmonisasi data antara Polres dan perusahaan agar program dapat berjalan optimal. Kapolda Riau telah memberikan target dan mandat yang jelas agar implementasi program tidak mengalami hambatan.
“Siapa pun yang tidak mendukung program ini akan kami catat, tandai, dan laporkan,” tegas AKP Rejoice.
Melalui sosialisasi ini, seluruh kepala desa di Rokan Hulu diharapkan dapat segera melakukan pendataan lahan yang bisa digunakan untuk program ketahanan pangan. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena pelanggaran tersebut akan ditindak tegas oleh kepolisian, (Rls/Dan).
