PEKANBARU – Dalam kesempatan Audiensi dengan kadisdik Riau, Ketua PGRI Riau, DR. Adolf Bastian M.Pd didampingi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan swasta Provinsi Riau, Mitiar Hamid Kampai S.Pd bahas terkait serapan penerimaan PPPK tahun 2024.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Guru Honorer berstatus P,TMS dan TL, yang belum tercover dalam penerimaan ASN PPPK Tahun 2021 ,2022 dan 2023.
Saat pertemuan, Kadisdik Riau, Tengku Fauzan Tambusai S.STP, menyatakan bahwa dirinya baru saja pulang dari Jakarta guna Berkoordinasi dengan Panselnas menyangkut Regulasi dan Formasi di Provinsi Riau. Kadisdik yang baru saja menjabat di Hari Ke 18 itu menyatakan bahwa dalam Formasi PPPK Guru Tahun 2024 yang pelaksanaannya pada Maret mendatang, Riau mendapatkan jatah sebanyak 1.091 Formasi.
“Tapi kita terus melobi dan meyakinkan Pusat agar dapat menambah kuota formasi untuk Riau, karena data yang didapat dari berbagai Asosiasi, Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta sebanyak 1.443 yang tergabung dalam status TMS, P, dan TL, dan kita terus memantau perkembangan apakah masih ada atau bisa penambahan Kuotanya,” jelasnya.
Dan kita berharap sambungnya, pada penerimaan tahun Anggaran 2024 daya serap PPPK guru melebihi dari 1.443, dikarenakan Pemerintah masih akan menambahkan Formasi untuk Jabatan Teknis tenaga kependidikan atau TU.
“Kita berharap penuntasan pengangkatan ASN PPPK di 2024 Riau berjalan lancar, sementara ini kita juga masih menunggu Juknis Atau Peraturan pemerintah menyangkut Regulasi Penerimaan ASN PPPK dari Panselnas,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan jika terdapat oknum yang bisa membantu Kelulusan dan penempatan di Penerimaan ASN PPPK tahun 2024, Itu tidak benar karena Penerimaan ASN PPPK tidak dipungut biaya.
“Kalau ada yang demikian Terjadi, Silahkan lapor ke Kadisdik Riau, dengan Bukti yang lengkap dan akan ditindak lanjuti,” tegasnya.
Kepada PGRI dan FGPPNS Riau, dia berpesan untuk dapat membangun Komunikasi yang baik, menyampaikan secara arif dan bijaksana segala apa yang terjadi di lapangan, karena baginya, Komunikasi adalah jembatan hati.
“Bekerja menuntaskan persoalan pendidikan terutama permasalahan P3K dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu bedasarkan data dan fakta serta aturan yang mengaturnya, sehingga dengan dua pendekatan tersebut, tuntas dan tidak memunculkan persoalan baru,” terangnya.
Kepada para guru dan tenaga kependidikan, dia juga berpesan untuk tidak tergoda atas tawaran oknum yang menjanjikan bisa mengangkat dan menempatkan di sekolah yang diinginkan dengan membayar uang sejumlah tertentu. Karena itu semua ulah oknum yang mengambil kesempatan.
“Dinas pendidikan tidak memungut biaya sepeserpun untuk semua layanan yang kami berikan dan kalau ada yang sudah terlanjur atau dijanjikan segera kami diberitahu untuk diproses secara hukum. Saya berkomitmen meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Riau, sesuai arahan pak Gubernur,” terangnya.
Sementara itu ketua, PGRI Riau Dr. Adolf Bastian, M.Pd. mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas langkah Kadis Pendidikan dan tim yang langsung berkordinasi dan berkomunikasi dengan pusat untuk menyelesaikan carut marut persoalan ASN P3K guru baik angkatan 2022 dan 2023 yang belum mendapatkan SK pengangkatan dan juga formasi 2024.
“PGRI yang mewadahi guru akan berjuang bersama dengan Dinas Pendidikan dengan harapan segera dituntaskan, sehingga kedepan tidak ada lagi guru dan tenaga pendidikan yang berstatus honorer,” sebutnya.
Pertemuan tadi dengan para guru dan tenaga kependidikan yang masih berjuang menuntut status menjadi ASN P3K, dijelaskan Adolf bentuk keseriusan dan komitmen dari Dinas Pendidikan dalam memperjuangkan nasib guru.
“Satu hal catatan penting, jangan ada oknum siapapun itu yang mencari keuntungan finansial dari persoalan rekrutmen dan penempatan guru saat ini,” pungkasnya.
