SPMB 2026 Sukses, Ketua PGRI Riau Apresiasi Ketegasan Pemda dan BPMP

PEKANBARU – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau secara resmi menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau, mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga jajaran Dinas Pendidikan atas komitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. PGRI menilai pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan jauh lebih objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa PGRI berdiri teguh di belakang langkah tegas yang diambil oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Dr. Nilam Suri. PGRI sepakat bahwa integritas dunia pendidikan harus dijaga ketat sejak proses hulu, yaitu penerimaan siswa baru, demi mencetak generasi penerus menuju Indonesia Emas tanpa mentalitas yang cacat moral.

Prof. Adolf Bastian menyoroti dinamika psikologis di mana sebagian wali murid masih terjebak pada ambisi untuk meloloskan anak mereka ke sekolah-sekolah tertentu dengan cara pintas. Sikap ego sektoral ini memicu maraknya praktik manipulasi administrasi kependudukan (KK), penyalahgunaan status ekonomi lemah, hingga tekanan fisik kepada aparatur Dinas Pendidikan agar melonggarkan batas kuota yang sejatinya sudah terkunci secara sistem. Istilah “Anabel” atau Anak Lewat Belakang yang diungkapkan Kepala BPMP Riau dinilai menjadi tamparan keras bagi ekosistem pendidikan akibat hilangnya kepatuhan terhadap aturan.

“Kami sangat mendukung komitmen BPMP Riau dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengunci sistem Dapodik sesuai kuota daya tampung yang ada. Dinas Pendidikan di daerah hanya mematuhi aturan baku pusat. Memaksa memasukkan anak lewat jalur belakang hanya akan mencederai integritas pimpinan daerah dan merusak mental anak itu sendiri,” ujar Prof. Adolf Bastian menyambung pernyataan Kepala BPMP Riau.

Beliau juga mengingatkan kepada para orang tua untuk tidak khawatir dengan kuota sekolah negeri yang terbatas, karena saat ini banyak pilihan sekolah swasta dengan mutu yang sama dan biaya yang cukup terjangkau. Selain itu tindakan memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu secara ilegal dapat memicu dampak psikologis negatif, seperti perilaku kekerasan atau perundungan (bullying) di sekolah karena anak merasa bisa meraih apa saja dengan uang atau koneksi orang tua.

Selain itu, Prof. Adolf juga mendukung penuh langkah BPMP, Ombudsman RI Perwakilan Riau, dan Dewan Pendidikan untuk menindak tegas sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan praktik ilegal “jual beli bangku”. “Uang hasil jual beli bangku itu tidak berkah untuk dunia pendidikan kita,” tegasnya.

“Pemerintah saat ini telah menjamin mutu pendidikan yang sama untuk seluruh sekolah di Provinsi Riau, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau non-favorit. Namun, masyarakat juga harus menyadari adanya keterbatasan daya tampung pada sekolah-sekolah negeri. Ketika sekolah negeri sudah penuh, pilihan ke sekolah swasta harus menjadi alternatif utama. Saat ini masih banyak sekolah swasta di Riau yang memiliki mutu sangat baik dan terakreditasi tinggi dengan biaya yang tetap terjangkau oleh masyarakat. Bagi sekolah negeri yang kuotanya belum terpenuhi pada SPMB 2026 ini, silakan diisi secara resmi tanpa harus membuka pendaftaran baru secara ilegal. Masih banyak sekolah lain yang siap memberikan kualitas pendidikan yang setara,” tambah Prof. Adolf.

Lebih lanjut, Prof. Adolf juga memuji kepemimpinan Gubernur serta para Kepala Daerah di Riau yang telah mengawal jalannya empat jalur SPMB 2026 dengan sangat baik. Empat jalur tersebut, yakni jalur domisili/zonasi, afirmasi untuk siswa kurang mampu secara ekonomi, jalur prestasi akademik/non-akademik, serta jalur mutasi yang dinilai sudah sangat memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara adil dan transparan.

Di akhir pernyataannya, Ketua PGRI Riau mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk menyukseskan gerakan SPMB Ramah 2026. Dengan cara mengawal bersama kegiatan ini. Jangan memulai langkah pendidikan anak-anak kita dengan cara-cara suap atau tindakan bertolak belakang dengan nilai-nilai pendidikan. Mari kita lahirkan berkah dan prestasi bagi dunia pendidikan di Bumi Lancang Kuning.