ROKAN HILIR – Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir (Rohil) berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah secara intensif dengan menerapkan berbagai kebijakan dan langkah strategis.
Hal ini diungkapkan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, saat mengikuti rapat Paripurna DPRD Rohil terkait jawab Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Kamis (16/01).
Dipusatkan di Aula sidang utama Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi Rohil, Rapat Paripurna kali ini dipimpin secara langsung oleh Ketua DRPD, Ilhami didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, serta turut dihadiri oleh Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, 24 anggota DPRD dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lainnya.
Dihadapan para anggota dewan, Bupati Afrizal Sintong mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami berpendapat, bahwa pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rohil tahun 2025 bertujuan untuk memberikan masukan dan saran agar pemerintah dapat memformulasikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2025,” katanya.
Terkait saran dari fraksi Golkar sebelumnya, Bupati mengatakan, bahwa pemerintah daerah dapat mengkaji potensi-potensi yang belum menjadi penerimaan daerah, dan di implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah.
“Badan Pendapatan Daerah juga akan meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait serta menjalin kolaborasi dengan instansi pusat dan civitas akademika untuk memberikan pendampingan dalam mengoptimalkan PAD,” sebutnya.
Terhadap pandangan umum fraksi PDIP, Bupati menjelaskan bahwa, Pemerintah daerah akan berusaha memenuhi. Terkait dengan kewajiban mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen.
“Pemerintah akan berupaya memenuhi sesuai dengan aturan berlaku. Sedangkan untuk komitmen pelaksanaan UHC bagi seluruh masyarakat Rohil, pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama kedepannya,” tambah Bupati.
Untuk jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat, Bupati mengatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Rohil, khususnya di wilayah pesisir.
“Sedangkan pandangan umum fraksi dari partai Nasdem, Bupati mengungkapkan bahwa, Pemda sepakat dengan mengkoordinasikan kembali kegiatan skala prioritas. Dan kami sampaikan, bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2025 lebih menitik beratkan pada pengembangan, peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi daerah serta peningkatan SDM, pemda pada prinsipnya sangat sepakat dan akan menjadi pembahasan untuk kedepannya,” pungkas Bupati mengakhiri.