Pertanyakan Status Hukum Kampus, Mahasiswa UPP Tuntut Bupati Rohul

PASIRPENGARAIAN – Menyikapi pernyataan Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang mempertanyakan status Universitas Pasir Pengaraian (UPP) sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan beasiswa, Mahasiswa UPP akan menuntut pernyataan yang dilontarkan Bupati Rohul pada silaturrahim di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ahad malam, 15 Maret 2020 lalu.

Koordinator Umum Mahasiswa UPP, Eko Yurman Saprizal didampingi puluhan mahasiswa UPP dalam Konferensi Pers, Selasa (17/3/2020) di Kampus UPP mengatakan, bahwa dirinya bersama rekan mahasiswa akan menuntut Bupati Rohul atas pernyataan Bupati yang dianggap telah melecehkan atau merendahkan UPP.

“Kami akan tuntut Bupati Rohul yang telah merendahkan atau melecehkan kampus kami. Tidak sewajarnya seorang pemimpin berkata seperti,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam konferensi pers itu mahasiswa UPP meminta kepada Bupati Rohul untuk meminta maaf dan mencabut ucapan yang sudah melecehkan atau merendahkan UPP dalam waktu 7 hari kedepan.

“Kami meminta kepada Bupati Rohul agar minta maaf dan mencabut ucapannya itu yang telah merendahkan status UPP dalam kurun waktu 7 hari kedepan sejak kami suarakan pernyataan sikap ini,” tegas Eko.

Eko bersama rekannya menambahkan, apabila dalam kurun waktu 7 hari ke depan Bupati Rohul mengindahkan tuntutan ini, maka mahasiswa UPP melakukan perlawanan dengan melakukan gerakan Cinta Almamater dan akan menempuh jalur hukum.

“Jika Bupati Rohul dalam waktu tujuh hari kedepan tidak mengindahkan tuntutan ini, maka kami akan melakukan perlawanan dengan menempuh jalur hukum dan gerakan Cinta Almamater,” jelasnya.

Eko menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa dan alumni UPP untuk terus mencermati perkembangan tuntutan ini. Dia juga mengajak kepada mahasiswa dan alumni UPP untuk bersatu melawan pelecahan terhadap UPP.